“Nabire” demikian sekarang disebut, adalah suatu wilayah Pemerintahan Kabupaten yang terhampar di seputar “Leher Burung” pulau Papua. Dalam perkembangannya “Nabire” telah melampaui fase-fase : sebelum masuknya Pemerintahan Belanda, jaman Pemerintahan Belanda dan jaman Pemerintahan RI Hingga saat itu.
Paparan mengenai sejarah Pemerintahan Kabupaten Nabire ini bukanlah merupakan suatu tulisan yang sudah sempurna, sehingga masih perlu untuk dikaji dan disempurnakan bersama-sama sehingga menjadi suatu materi yang bisa dipahami dan diterima oleh semua kalangan.
Asal Usul Kota Nabire :
Sebelum mengulas sejarah singkat Kabupaten Nabire maka terlebih dahulu akan disampaikan uraian secara singkat tentang asal usul dan arti nabire dari beberapa sumber/versi. Uraian mengenai cerita asal-usul dan arti Nabire ini bukanlah untuk dipertentangkan tetapi merupakan wacana untuk dibahas secara bersama, sehingga nantinya bisa diketahui asal-usul dan arti Nabire yang sebenarnya.
Versi Suku Wate
Berdasarkan cerita dari suku wate, bahwa kata “Nabire” berasal dari kata “Nawi” pada zaman dahulu dipertimbangkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrik, terutama disepanjang kali Nabire. Lama kelamaan kata “Nawi” mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”. Suku Wate yang terdiri dari suku yaitu Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Wali yang menggunakan satu bahasa terdiri dari enam kampung dan tiga distrik. Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat/lokasi kepada Pemerintah.
Versi Suku Yerisyam
Menurut versi suku Yerisyam Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakan pesta pendamaian ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam. Pengucapan Navirei kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk membei nama daerah ini oleh Bupati pertama yaitu Bapak A.K.B.P. Drs. Surojotanojo, SH (Alm). Versi lain suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire.
Versi Suku Hegure
Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire.
Dalam Hubungannya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan
Nabire dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini merupakan kependekan dari kata-kata N-nyaman, A-Aman, B-bersih, I-indah, R-ramah, E-elok yang mengandung makna bahwa ”Nabire” (nyaman, aman, bersih, indah, ramah dan elok) tersebut merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan membutuhkan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya.
Jaman sebelum Pemerintahan Belanda
Hingga saat ini, karena keterbatasan sumber data/informasi maka apa dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan pada fase ini belum bisa diuraikan.
Wilayah Tanah Papua sudah sejak tahun 1828 dianggap sebagai bagian dari wilayah/tanah jajahan Belanda di kepulauan Indonesia, namun kekuasaan Pemerintahan Belanda baru sungguh terwujud di Papua ini pada tahun 1898 ketika Tweede Kamer (Parlemen Belanda) mensahkan Anggaran Belanja sebesar F. 15.000 (Gulden), untuk mendirikan pemerintahan di daerah jajahannya.
Papua pada waktu itu Irian Barat dibagi dua bagian masing-masing dikuasai oleh Kontrolir Belanda, bagian utara dinamakan Afdeling Noord Nieuw Guinea berkedudukan di Manokwari dan menguasai daerah yang terbentang dari Jamursba (Kaap de Guide Hoop).
Sebelah barat sampai ujung timur Teluk Humbolt dan bagian barat dinamakan West en Zuid Nieuw Guinea berkedudukan di Fak-fak dan menguasai daerah Jamursba ke selatan, menyusur ke timur sampai ke perbatasan daerah jajahan Inggris (PNG sekarang).
Dengan demikian wilayah Kabupaten Dati II Paniai sebelum dimekarkan masuk ke Noord Guinea dan sebagian lagi masuk ke West en Zuid Nieuw Guinea. Berkali-kali Pemerintahan Penjajah Belanda mengadakan pembagian wilayah Papua ini untuk memudahkan jangkauan penguasaan atas daerah jajahannya.
Upaya pembagian daerah dalam satuan-satuan Daerah Administratif selalu terbentur pada kenyataan yang sulit, sehingga akhirnya harus menyesuaikan diri dengan kenyataan kondisi wilayah.
Hingga tahun 1930 orang belum mengetahui adanya penduduk di Daerah Pegunungan Tengah, demikian pula penduduk daerah ini belum mengetahui adanya Pemerintah yang menguasai wilayahnya.
Oleh sebab itu Pos Pemerintahan pertama yang ada di 3 wilayah ini dulu (Nabire, Paniai dan Puncak Jaya) pada masa Penjajahan Belanda sampai tahun 1938 hanya terdapat pada 2 (dua) tempat dipesisir pantai.
Pos Pemerintahan yang pertama di Kwatisore (Distrik Yaur sekarang) dibuka pada tahun 1912 oleh Gezagheberd Welt dari Onder Afdeling di Manokwari.
Pos Pemerintahan pertama di Napan Weinami setelah bestuur Assistent dari Serui mengunjungi Napan pada tahun 1920 dan untuk pertama kalinya ditempatkan Bestuur assistent bernama A. Thenu di Napan Weinami, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Pesisir Pantai ke Goni dan Daerah Pedalaman.
Awal mula dibukanya Pos Pemerintahan Belanda di Enarotali (Wisselmeren) setelah Pastor Tillemans mengunjungi daerah-daerah padalaman Paniai melalui kokonau pada tahun 1932 dengan misi penginjilan Katholik.
Kemudian awal april 1937 di sebelah barat pegunungan tengah Letnan Dua laut Ir. F.J. Wissel Pilot dari Perusahaan Netherlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschapij (NNGPM), menemukan gugusan danau di kawasan pegunungan yang sama sekali belum dikenal, bahkan di peta bumi masih berwarna putih.
Untuk memastikan penemuan ini, tanggal 18 September 1937 dimulailah ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Assistent Residen Fak-Fak Dr. J.W. Cator dan pada tanggal 3 Oktober 1937 menemukan sekelompok masyarakat pegunungan. Penduduk disini termasuk Suku Kapauku yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Suku Ekagi. Alam perjalanan pulang, cator mengajak beberapa orang Marga Zonggonau dari Suku Moni sebagai Penunjuk Jalan dan Juru Bahasa.
Pada tanggal 10 Nopember 1938 Pos Pemerintahan Belanda dibuka untuk pertama kali, pejabat yang pertama kali bertugas disini adalah J.F. Victor De Bruin menggantikannya sebagai Controleur di Wisselmeren.
Beberapa tahun kemudian Pemerintah Belanda membuka Onder Distrik di Nabire, yaitu pada tahun 1942, dengan Pejabat Distrik Hooft Bestuur Assistent (H.B.A.) Somin Soumokil.
Pada zaman Gubernur Van Waardenburg tepatnya mulai 1 April 1952 wilayah Papua dibagi dalam 4 Afdeling. Wilayah Paniai merupakan bagian Afdeling Central Nieuw Guinea yang terbagi dalam 3 Onder Afdeling yaitu :
1. Onder Afdeling Wisselmeren dengan ibu kota Enarotali
2. Onder Afdeling Tigi dengan ibu kota Waghete
3. Onder Afdeling Grothe Valley dengan ibu kota Wamena
Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Paniai dimasukan dalam Afdeling Geelvinkabaai yang berkedudukan di Biak sebagai Waarnement Residen dengan 2 Onder Afdeling yakni Wisselmeren (Enarotali) dan Tigi, sedangkan Onder Afdeling Baliem Valley dimasukan dalam Afdeling Holanda (Jayapura).
Adapun nama-nama HPB Onder Afdeling Wisselmerem sejak 10 Nopember 1938 sampai dengan tahun 1962 menjelan penyerahan kekuasaan, sebagai berikut :
1. Dr. J.F. Stutterheim Periode 10-11-1938 s/d Feb 1939
2. Dr. J.V. de Bruin Periode Feb 1939 s/d 1947
3. Mayer Raneff Periode 1947 s/d 1949
4. Raphael de Haan Periode 1949 s/d 1955
5. J. Massink Periode 1955 s/d 1960
6. Mr. J. Ch. Haring Periode 1960 s/d 1962
7. Mr. Kron Periode 1962 s/d UNTEA
Sedangkan yang menjadi HPB Tigi (Waghete) pada tahun 1961 adalah Masaairuc.
Sementara itu pejabat-pejabat wilayah Distrik di Wisselmeren dan Tigi sejak 10 Nopember 1962 menjelang penyerahan kekuasaan adalah sebagai berikut :1. H. Bosh, Adjunct Administratif (A.A.A) Distrik Paniai Timur
2. L. Latenstein, A.A.A. Distrik Paniai Barat
3. Weinand Wambrauw, Candidaat Bestuur Assistant (C.B.A) Distrik Aradide merangkap Homeyo
4. Hans Inggabouw, Bestuur Assistant (B.A) Distrik Tigi
5. Florens Imbiri, Candidaat Bestuur Assistant (C.B.A) Distrik Moanemani
6. Edmundus Inggirik (C.B.A) Distrik Mapia
7. Andreas Karma, Candidat bestuuur Assistent (C.B.A) Distrik Nabire
Pembagian terakhir menjelang penyerahan kekuasaan pada tahun 1961 wilayah Papua terbagi dalam 6 Afdeling, 83 Onder Afdeling, 83 Distrik dari 2.087 Dorp serta 5 wilayah eksplorati. Pada zaman itu Paniai masuk dalam Central Bergland dengan kedudukan Ibukota sementara di Holandia. Di wilayah Paniai terdapat 2 Onder Afdeling yaitu Wisselmeren dan Tigi serta terdapat 5 wilayah Eksplorati Resort (daerah Operasi), yaitu Westelijke Bergland, Bokondini en Zwart Valley dan Noord Oost en West baliem serta Oostelijke Bergland.
Pada masa pemerintahan kedua Onder Adeling trsebut memiliki wilayah Distrik yang meliputi :a. Onder Afdeling Wisselmeren meliputi :
1. Distrik Paniai Timur
2. Distrik Paniai Barat
3. Distrik Aradide
b. Onder Afdeling Tigi meliputi 3 wilayah Distrik yaitu :
1. Distrik Tigi
2. Distrik Kamu
3. Distrik Teluk Sarera di Nabire
JAMAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Setelah Irian Barat, kini Papua kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, maka dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Nomor : 120/PM/1965 tanggal 23 Nopember 1965, Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Aministratif yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya, dengan Ibukota Enarotali. Berhubung Ibukota Enarotali berada di daerah pedalaman, maka berdasakan pertimbagan efektifitas dan efisiensi, Ibukota Kabupaten Paniai dipindahkan di Enarotali ke Nabire pada tahun 1966 dengan alasan Nabire yang berada di Daerah Paniai merupakan pintu masuk ke daerah pedalaman melalui transportasi laut sesuai dengan Surat Usul Bupati Administratif Paniai Nomor : 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966.
Sejalan dengan Pergantian Undang-undang Pemerintahan daerah, yaitu nomor 18 tahun 1965, maka Pemerintah Pusat menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat, dengan demikian Kabupaten Administratif Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Otonom atau Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai.
Pembangunan Daerah sejak Pelita I dan seterusny, menuntut adanya peningkatan pelayanan Pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.26-769 tanggal 3 Oktober 1984, Kabupaten Dati II Paniai dibentuk 2 Wilayah Pembantu Bupati yaitu Pembantu Bupati Enarotali dan Pembantu Bupati Mulia, sehingga secara administratif Kabupaten Dati II Paniai dibagi menjadi 2 wilayah Pembantu Bupati 17 Kecamatan, 9 Perwakilan Kecamatan, 332 Desa, 9 Kelurahan an 6 UPT sebagai Desa Persiapan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1996 tentang Penetapan 63 Kecamatan di Provinsi Irian Jaya. Kesempatan tersebut diatas ditetapkan menjadi Kecamata definitif.
Selama berstatus menjadi wilayah Pembantu Bupati, yang pernah menjabat Pembantu Bupati di kedua wilayah tersebut adalah:
1. Pembantu Bupati Enarotali
a. Drs. Bupati Wambrauw tahun 1984 – 1986
b. Agustinus Isir, BA tahun 1986 – 1966
2. Pembantu Bupati Mulia
a. Drs. Ruben Ambrauw tahun 1984 – 1993
b. Drs. AMS. Ardiwinata tahun 1993 – 1994
c. Drs. Marthen Talebong tahun 1994 – 1996
Karena meningkatnya beban tugas dan volume kerja serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam pembinaan, pengendalian, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah serta untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 52 tahun 1966 Kabupaten Dati II Paniai dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire
2. Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali
3. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia
Saat ini kedua Kabupaten administratif tersebut telah berubah status menjadi Kabupaten Otonom.
Selanjutnya dengan perubahan Unang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka daerah Tingkat II dihapus, sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten Nabire.
Kabupetan Nabire setelah pemekaran berdasarkan Peraturasn Pemerintah Nomor 52 Tahun 196 hingga tahun 2004 secara Administratif Pemerintahan terdiri dari 10 Distrik yaitu Nabire, Wanggar, Yaur, Napan, Uwapa, Ikrar, Kamu, Mapia, Sukiaki dan Siriwo. Pada bulan Juli 2005 telah diresmikan du Distrik baru masing-masing Distrik Makimi yang merupakan pemekaran dari Distrik Napan Yaur. Kedua Distrik tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing nomor 6 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 untuk Distrik Makimi dan Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 untuk Distrik Makimi dan Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 untuk Distrik Teluk Umar.
Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya mengacu kepada, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Provinsi Papua.
Sejak terpisahnya Kabupaten Paniai dari Kabupaten Jayawijaya hingga menjadi Kabupaten Nabire dan hingga saat ini, maka yang pernah menduduki jabatan Bupati Kepala Daerah adalah :
1. A.K.B.P Drs. Soerodjotanojo, SH Periode : 1966 – 1969
2. Karel Gobay Periode : 1969 – 1972
3. Drs. Andreas Soenarto Periode : 1973 – 1978
4. Drs. Serteis Wanma Periode : 1978 – 1984
5. Letkol Inf. Soekiyo Periode : 1984 – 1989
6. Letkol Inf. Joesoef Adipatah Periode : 1998 – 1998
7. Drs. Herman Monim (caretaker) Periode : 1998 – 1999
8. Drs. Anselmus Petrus Youw Periode : 1999 – 2004
9. Drs. Anselmus Petrus Youw Periode : 2004 – sekarang ( 2008 )
Dalam kurun waktu 39 tahun (1966-2005) Kabupaten Nabire (dari Paniai dulu) telah dipimpin oleh 8 Bupati. Dari 8 Bupati tersebut tentunya semua memiliki komitmen untuk membangun daerah dan masyarakat Kabupaten Nabire.
Sementara Sekretaris Daerah yang pernah menjabat sejak Kabupaten Dati II Paniai sampai dengan Kabupaten Nabire hingga saat ini, adalah :1. Karim, BA Periode : 1966 – 1968
2. D.N. Saefuddin Periode : 1968 – 1970
3. Drs. Jacobus Pattiruhu Periode : 1970 – 1975
4. Soekirno, BA Periode : 1975 – 1982
5. Drs. Djudju Djuhendar Periode : 1982 – 1987
6. Drs. Joel Boray Periode : 1987 – 1992
7. Drs. Andi Baso Bassaleng Periode : 1992 – 1997
8. Drs. L. B. Samosir Periode : 1997 – 2002
9. Drs. J.N. Wahana Periode : 2002 – meninggal 7 Maret 2005
10. Drs. Ayub Kayame Periode : 20 Oktober 2005 – sekarang ( 2008 )
Sumber :
http://bps.papua.go.id/nabire/sejarahnbr.php
Sumber Gambar:
http://visitnabire.multiply.com/journal/item/10/VISIT_MY_TOWN_OF_NABIRE_DOGIYAI_AND_DEIYAI_AND_PANIYAI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar